Twitter Polres

Kapolres Metro Jakarta Pusat

Kapolres Metro Jakarta Pusat

Kanit Binmas Polsek Sawah Besar menghadiri rapat koordinasi di lantai 3 gedung dinas teknis DKI Jakarta

Kanit Binmas Polsek Sawah Besar Restro Jakarta Pusat Kompol AG Samino, SH didampingi Panit I Binmas Ipda Budi Hartanto,  menghadiri rapat koordinasi bertempat di lantai 3 gedung dinas teknis DKI Jakarta  Jalan Gunung Sahari Raya No. 11 Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat pada hari Senin (17-10-2016) pukul 09.00 Wib.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Camat Sawah Besar yang dihadiri oleh wakil camat, para Lurah, para kasie, Lmk, Rw, Koramil, Camat Sawah Besar, membahas, sbb :

1. Gerakan Nasional Bebas Pungli yang dicanangkan oleh Presiden maka mari kita sikapi bersama untuk tidak melakukan pungli.
Contoh : apabila parkir maka mintalah karcis parkir untuk mengurangi adanya pungli dan ini merupakan bukti bahwa kita membayar parkir.

2. Terkait penertiban reklame bagi wajib pajak reklame, agar kita jangan melakukan pungutan liar terhadap wajib pajak reklame, biaya pembuatan ijin agar sesuai dengan prosedur.

3. Biaya pembuatan KTP gratis jangan disalah gunakan untuk melakukan pungli.

4. Rencana tanggal 26 Oktober 2016 akan ada penataan pedagang kaki lima di Jl.Luatze Raya maka Lurah Pasar Baru dan Karang Anyar untuk membantu mengawasi dan mempersiapkan tsb.  Karena ini merupakan program Lautze bebas Pedagang Kaki Lima.

5. Pilot projek Kecamatan Sawah Besar adalah pembuatan trotoar yang akan bisa dilewati oleh pejalan kaki, mari kita sama2  dukung dan laksanakan program tab.
Kanit Binmas :
1. Menyampaikan Permohonan maaf bapak Kapolsek tidak bisa hadir karena ada tugas.
2. Pada prinsipnya pihak Polsek tetap mendukung peogram2 pemerintah utamanya Kecamatan dan Kelurahan.
3. Dalam hal kegiatan penertiban reklame maupun penertiban bangunan, pedagang kaki lima atau penertiban yang lainnya, agar pihak Kecamatan minimal untuk koordinasi dengan Polsek / Ka Polsek.
4. Berikan waktu Polsek untuk menganalisa dan Intel untuk pulbaket serta melakukan pemetaan tentang daerah/lokasi yang akan ditertibkan .
5. Berikan waktu juga Polsek untuk mengambil kesimpulan bahwa lokasi/daerah yang akan ditertibkan tsb, adalah clear /aman untuk dpt dilakukan penertiban / pembongkaran.
6. Apabila hal2 yang sifatnya tidak bisa dilakukan penertiban maka Polsek tidak akan menerbitkan surat perintah untuk pengamanan /back up atas kegiatan tsb, dan ini berkaitan dengan upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif menjelang pelaksanaan pilkada / Pilgub DKI Jakarta 2017.