Twitter Polres

Kapolres Metro Jakarta Pusat

Kapolres Metro Jakarta Pusat

Pemahaman Gratifikasi Hal Penting Bagi Anggota Polri & PNS Polri Selaku Aparat Negara

Polres Metro Jakarta Pusat - Gratifikasi dilingkungan Polri semakin mendapatkan perhatian masyarakat, menimbulkan dampak yang dapat menurunkan citra Polri dan kepercayaan masyarakat.

Gratifikasi hrs ditangani dengan baik karena dapat menyebabkan ketidak profesionalan pegawai negeri pada Polri ( anggota / PNS Polri )  dalam melaksanakan tugas.

Pemahaman gratifikasi merupakan hal penting bagi anggota Polri dan PNS Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas harkamtibmas, gakum, perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya  tindak pidana korupsi akibat dari gratifikasi.

Perlu adanya komitmen dari seluruh anggota Polri dan PNS Polri agar tidak menerima atau memberikan gratifikasi, sebagai wujud dari pakta integritas Polri  dan PNS Polri.

Sanksi bagi anggota Polri dan PNS Polri :

1. Pasal 12 huruf a PP No. 1 tahun. 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, disebutkan : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap bertugas dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 tahun. 2011., disebutkan : melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan atau gratifikasi.

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dalam pasal 12b dirumuskan sbb:
1. setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

a   Yang nilainya Rp. 10.000.000.- atau lebih ,pembuktian bahwa  gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

10. Yang nilainya kurang dari R 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

11. Ppidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bila tindakan preventif sudah dilakukan, namun masih terjadi perbuatan gratifikasi, maka penyelesaian dilakukan melalui penegakan hukum yang mengacu pada  ketentuan : pasal 12b UU No. 20 th. 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12b ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada;

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung  sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;

3. KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.